Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sudah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024 kepada semua menteri dan pimpinan lembaga, sekaligus daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 kepada para kepala daerah. Penyerahan tersebut ditunaikan secara simbolis di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11).
Disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di dalam pidatonya, bahwa situasi international sementara ini penuh dengan ketidakpastian. “Dampak pergantian iklim semakin nyata, potensi krisis dan resesi pun tak kunjung mereda. Sehingga saya dambakan mengingatkan kepada kita semua untuk terus waspada.” Untuk itu, kepada para pejabat yang hadir, Presiden Joko Widodo mengingatkan beberapa perihal terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Pertama, anggaran yang sudah diberikan wajib digunakan secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran. Tak lupa, tetap mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian realisasi penggunaan anggaran wajib ditunaikan sesegera mungkin, terasa Januari 2024 mendatang. Terakhir, tetap antisipasi ketidakpastian, pemerintah wajib lincah di dalam mengadapi perubahan-perubahan yang ada. “Setiap rupiah yang dibelanjakan adalah duwit rakyat. Sehingga kita wajib fokus pada hasil dan berikan fungsi secara maksimal kepada rakyat,” tegas Presiden Joko Widodo saat berikan petunjuk terkait pelaksanaan APBN 2024. APBN 2024 dirancang sanggup bertahan hadapi dinamika gejolak ekonomi global, dengan fokus pada lima bidang prioritas, yakni 1) prioritas bidang pendidikan, diarahkan untuk menambah mutu sumber energi manusia (SDM) yang berdaya saing dan sanggup beradaptasi; 2) prioritas bidang kesehatan, diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan; serta 3) prioritas bidang dukungan sosial, diarahkan untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan termasuk kemiskinan esktrem, membangun SDM di dalam jangka panjang, dan menambah kesejahteraan. Kemudian, 4) prioritas bidang infrastruktur, diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan Pembangunan di dalam rangka peningkatan kapasitas memproduksi dan energi saing, dan 5) prioritas bidang ketahanan pangan, diarahkan untuk menambah ketersediaan, akses, dan stabilitas harga pangan. Dijelaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, untuk tahun 2024, target pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp2.802,3 triliun. Angka ini bakal dicapai lewat optimalisasi dan melindungi iklim investasi di tengah ketidakpastian global. “Belanja pemerintah pusat bakal diarahkan untuk perbaikan mutu SDM yang bakal memakan lumayan besar alokasi anggaran APBN. Belanja negara 2024 ditujukan untuk menuntaskan infrastruktur-infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, dan menunjang reformasi birokrasi serta aparatur negara,” ucap Menkeu. Di segi lain, TKD yang dialokasikan pada tahun ini sebesar Rp857,6 triliun, di mana berjalan kenaikan 5,3 prosen dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini ditujukan untuk menunjang penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah, terutama untuk guru dan tenaga kesehatan. Hal ini menjadi usaha untuk menambah service publik di daerah, menunjang operasional sekolah, pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan, serta untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting. “2024 adalah tahun terakhir pemerintahan di periode ini, saya harap anggaran yang diberikan sanggup dioptimalkan. Tuntaskan agenda pembangunan yang sudah direncanakan tapi belum terselesaikan, untuk memperkuat pondasi bagi pemerintahan yang bakal datang,” pungkas Presiden Joko Widodo. Digitalisasi Pengesahan DIPA Dijelaskan oleh Menkeu Sri Mulyani, bahwa penyerahan DIPA dan TKD 2024 ditunaikan tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. APBN 2024 ditunaikan lewat sistem digitalisasi. Mulai dari rencana anggaran sampai penandatanganan ditunaikan secara elektronik. Proses bisnis pengesahan dokumen anggaran sebelum saat digitalisasi mengikuti 12 tahap yang terlalu rumit. Saat ini cuma 4 tahap dan manfaatkan aplikasi digital Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Penetapan penandatanganan DIPA secara elektronik bakal tersertifikasi dan menjadi keliru satu usaha dari segi penjaminan keamanan dan penjaminan kenirsangkalan pada mereka yang punyai otoritas anggaran. Upaya menanggung segi keamanan Info yang menanggung Info tidak sanggup disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima (kenirsangkalan) sumber energi termasuk bakal menanggung keamanan data dan informasi. Hal tersebut seiring dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal tersebut, menurut Menkeu, diinginkan sanggup menambah tata kelola dengan kemudahan dan kenyamanan sistem penandatanganan dokumen, efisiensi anggaran dari percetakan dan penggunaan kertas, mewujudkan green budgeting, serta menambah keamanan dokumen dan data. Program Prioritas Bantuan Pendidikan Kemendikbudristek Terkait membeli prioritas 2024, dijelaskan bahwa alokasi dana untuk bidang pendidikan adalah sebesar Rp665,0 triliun. Kemendikbudristek sendiri mengelola dana sebesar Rp98,9 triliun yang bakal diprioritaskan untuk program-program perluasan wajib studi dan dukungan pendidikan, di dalam rangka menunjang transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, pada kesempatan lalu di Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2023 menyampaikan rasa menerima kasih atas dukungan-dukungan Presiden selama ini di dalam bidang pendidikan, terutama terkait kebijakan dan gerakan Merdeka Belajar. Berikut adalah target dan alokasi dana untuk program prioritas pendidikan di tahun 2024. Program Indonesia Pintar (PIP) ditargetkan untuk 18.594.627 juta siswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp13,4 triliun. KIP Kuliah ditargetkan untuk 985.577 mahasiswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp13,9 triliun. Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) ditargetkan untuk 3.943 siswa dengan alokasi sebesar Rp107 juta. Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) ditargetkan untuk 9.276 mahasiswa dengan alokasi anggaran sebesar lpo88 Rp7,7 miliar. Selain itu, usaha peningkatan kompetensi guru ditunaikan lewat program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Bantuan Operasional Satuan (BOS) Pendidikan dialokasikan sebesar Rp59,4 triliun dengan rincian BOS sebesar Rp53,8 triliun, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp4 triliun, dan BOP Kesetaraan sebesar Rp1,6 triliun. Pada tahun 2024 pemerintah termasuk mengalokasikan tunjangan kepada guru ASND sebesar Rp56,6 triliun dengan rincian Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp53.3 triliun, Dana Tambahan Penghasilan (DTP) sebesar Rp1,3 triliun, dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) sebesar Rp2 triliun. Alokasi tunjangan tersebut sudah perhitungkan kenaikan gaji pokok ASND sebesar 8 prosen pada tahun 2024. Kemudian, di dalam rangka peningkatan SDM dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, pemenuhan layanan prasarana pendidikan diwujudkan lewat program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan. Pada Tahun Anggaran 2024, DAK Fisik Bidang Pendidikan dialokasikan sebesar Rp15,29 triliun untuk pemenuhan layanan prasarana di 12.626 satuan pendidikan semua Indonesia, untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SKB, SMA, SLB dan SMK.
0 Comments
Leave a Reply. |